Suburnya pertumbuhan mal di kawasan padat Jakarta memicu terciptanya titik-titik kemacetan arus lalu lintas. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan kajian serius terkait pemberian izin pembangunan mal di Jakarta.
Saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) tak anti pada pertumbuhan mal. Ia menekankan, yang terpenting adalah keberadaan mal harus melalui kajian yang akurat supaya tidak menimbulkan masalah, khususnya dalam hal kepadatan arus lalu lintas.
"Bukan, Pak Jokowi kan sekarang lagi mempelajari, Pak Jokowi bukan anti mal. Yang penting jangan menimbulkan macet," kata Basuki, Jumat (30/11/2012) malam.
Ia menjelaskan, pembangunan mal di Jakarta lebih tepat dilakukan di pinggiran kota. Selain menghindari lahirnya kemacetan baru di tengah kota, pembangunan mal di pinggiran kota juga dapat menyedot banyak tenaga kerja di wilayah sekitar. "Misalnya di Jakarta Timur, kenapa tidak boleh? Kan bisa menyerap tenaga kerja, jadi mereka tak perlu ke tengah kota untuk bekerja atau untuk jalan-jalan ke mal," ujarnya.
Tahun lalu, Pemprov DKI mengeluarkan moratorium atau penghentian sementara izin pembangunan mal di Jakarta. Namun, hal itu tak menghambat pertumbuhan pusat perbelanjaan di Ibu Kota karena ada sejumlah izin pembangunan mal yang telah disetujui Pemprov DKI sebelum moratorium tersebut berlaku.
Associate Director Research Colliers International Indonesia (ADRCII) Ferry Salanto, April lalu, mengatakan, tahun ini ruang sewa ritel baru di Jakarta akan bertambah 282.827 meter persegi. Dalam catatan ADRCII, pasokan kumulatif mal di Jakarta bakal tumbuh 5,6 persen atau seluas 335.456 meter persegi. Pertumbuhan mal diramalkan bahkan lebih tinggi dibanding tahun lalu, dengan pasokan bertambah 4,5 persen menjadi 5,95 juta meter persegi. Dengan kata lain, selama tahun 2012 hingga 2013, di Jakarta akan ada tambahan 21 pusat perbelanjaan baru. Total luas lantainya mencapai 827.376 meter persegi, dengan 45 persen di antaranya berada di Jakarta.
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori
dengan judul
Basuki: Pak Jokowi Bukan Anti Mal
. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL
http://sisatruk.blogspot.com/2012/12/basuki-pak-jokowi-bukan-anti-mal.html
.
Artikel Terkait
Ditulis oleh:
Unknown
-
Rating : 4.5
Belum ada komentar untuk " Basuki: Pak Jokowi Bukan Anti Mal "
Post a Comment
Beri komentar anda.