Bukan Pakar SEO Ganteng

Showing posts with label KPU. Show all posts
Showing posts with label KPU. Show all posts

SELEBRITI YANG MELENGGANG KE SENAYAN


Di tengah berita tentang Kinerja KPU yang memprihatinkan yang tidak dapat melaksanakan seluruh tahapan PEMILU LEGISLATIF 2009 tepat waktu, sempat tertutupi dengan santernya berita cinta segi tiga ANTASARI AZHAR, RHANI JULIANI dan NASRUDDIN. Sejumlah Selebriti Indonesia sudah hampir dipastikan akan melenggang ke SENAYAN.

Menurut Sumber ; forum.detik.com, sejumlah artis tersebut adalah :
1. Tere alias Theresia EE Pardede (Demokrat, Jabar II)
2. Ingrid Maria Palupi Kansil (Demokrat, Jabar IV)
3. CP Samiadji ”Adji” Massaid (Demokrat, Jatim II)
4. Venna Melinda (Demokrat, Jatim VI)
5. Komar alias Nurul Qomar (Demokrat, Jabar VIII)
6. Angelina Sondakh (Demokrat, Jateng VI)
7. Tantowi Yahya (Golkar, Sumsel II)
8. Nurul Arifin (Golkar, Jabar VII)
9. Tetty Kadi Bawono (Golkar, Jabar VIII)
10. Rieke Diah Pitaloka (PDI-P, Jabar II)
11. M Guruh Irianto Sukarno Putra (PDI-P, Jatim I)
12. Miing Bagito alias Tubagus Dedi Suwendi Gumelar (PDI-P, Banten I)
13. Eko ”Patrio” Hendro Purnomo (PAN, Jatim VIII)
14. Primus Yustisio (PAN, Jabar IX)
15. Jamal Mirdad (Partai Gerindra, Dapil Jateng I)
16. Rachel Mariam Sayidina (Gerindra, Jabar II).


Semoga wajah DPR kita nantinya ditangan mereka akan jauh lebih baik.

Sebelumnya Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir, pihaknya pernah menargetkan 10% dari total caleg selebritis lolos menuju Senayan.

Pria yang akrab disapa SB ini menegaskan, pihaknya tidak mencalonkan sembarang artis yang diusung menjadi caleg dari PAN. Menurutnya, ukuran moralitas selebritis menjadi acuan PAN mengusung selebritis menjadi caleg. "Coba lihat saja, apakah selebritis yang diusung dari PAN bermasalah secara moral," cetusnya.

Meski demikian, SB menegaskan pihaknya bakal melakukan pelatihan politik bagi kalangan artis yang diajukan maju menjadi caleg. "Kami akan lakukan pelatihan politik maupun keparlementarian kepada caleg selebritis," imbuhnya.

Pengusaha batik asal Pekalongan ini mengatakan, sebenarnya dunia selebritis tidak memiliki keberjarakan dengan karir di dunia politik. "Karena artis juga sering berjumpa dengan rakyat. Nah kalau berkarir ke politik mereka harus memperjuangkan aspirasi rakyat," ujarnya.

SB menegaskan kalangan selebritis dalam menyapa rakyat dengan jujur."Jadi bukan aneh jika berkarir ke politik tapi malah tepat, dengan demikian tampilnya artis dapat tampil lebih jujur,"

Apa yang menjadi harapan Bung SB ini saya kira juga adalah harapan kita semuanya.
Semoga Demikian.



GAGALNYA KECANGGIHAN IT KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) rupanya tidak hanya disorot akibat amburadulnya daftar pemilih tetap (DPT) atau semrawutnya distribusi surat suara di berbagai daerah di Indonesia, juga bukan hanya logistik pemilu yang serba terpusat dan memicu persoalan tersendiri bagi jajaran KPU kabupaten/kota, yakni adanya surat suara yang tertukar.


Lebih dari itu, KPU disorot karena leletnya teknologi informasi (information technology/IT) yang disebut-sebut menelan biaya puluhan miliar itu.

Masyarakat tentu patut bertanya, mengapa sebuah teknologi canggih bisa gagal menjalankan fungsi-fungsi teknologinya, malah sangat jauh dari target. Betulkah kesalahannya pada teknologi, pada orangnya, atau pada sistemnya secara keseluruhan.

Sepertinya kenyataan ini melunturkan kepercayaan kita pada teknologi, termasuk kepada siapa yang memilih teknologinya. Sebuah ketidaksanggupan dipertontonkan ke publik, bahwa di hari penutupan tabulasi nasional, mereka hanya mampu menghitung kurang dari sepuluh persen suara.

Padahal puluhan miliar sudah digelontorkan untuk melengkapi teknologi informasi KPU dari kabupaten hingga pusat.

Nah, bila KPK akhirnya mencium bau tak sedap dalam pakat-paket pengadaan IT KPU, akhirnya menjadi sebuah kewajaran. Betapa tidak, kita tentu bertanya betapa canggihnya sebuah personal computer (PC) yang dibanderol Rp 30 juta per unitnya.

Demikian pula sebuah scanner seharga Rp22,5 juta per unit, dimana setiap KPU kabupaten/kota mendapat jatah dua unit. Kemana semua klaim canggih dan harga wah itu. Tentu tidak salah pula bila muncul dugaan pengadaan barang yang mengada-ada. Sayang sekali, harga mahal pemilu tidak sebanding dengan hasilnya.

KPK tidak main-main, Antasari Azhar sang nakhoda mengaku sudah menginstruksikan Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK, Haryono Umar untuk melakukan pengumpulan data awal sebagai bahan evaluasi KPU sebelum melakukan penyelidikan.

Menghadapi persoalan ini, KPU sebaiknya legowo dan membantu proses pemeriksaan jika KPK benar-benar melakukannya kelak. Cukuplah beberapa personel KPU periode sebelumnya menjadi contoh, betapa proyek pemilu bisa menyeret siapa saja, tak pandang sebersih apa dia sebelumnya.

Kini, gejala itu tampak di depan mata, personel KPU harus mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, baik secara individual maupun institusi.

Melihat kredibiltas KPK selama ini, maka kita tentu percaya sekaligus berharap agar masalah ini benar-benar dapat dituntaskan dengan baik. Tidak hanya karena anggaran negara yang digunakan sangat besar, melainkan karena hasil kerja di bawah harapan banyak pihak. Ini penting, mengingat pemilu presiden harus segera dipersiapkan, sementara persoalan pemilu legislatif belum juga tuntas.

Apa jadinya sebuah acara besar yang memilih para penyelenggara negara, bila prosesnya dipenuhi karut-marut dan bengkalai.

Sumber :Fajar Online.


Pramudya Ksatria Budiman internet , Iptek , KPU