MRT di Indonesia Masih 0 Km, Di China Sudah 1.500 Km

Jakarta - Pengembangan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta masih berkutat pada rapat yang kunjung usai. Hal tersebut memperoleh kritikan dari beberapa pihak, salah satunya datang dari dunia akademisi.

Dosen ITB dan juga Chairman Infrastructure Partnership & Knowledge Center (IPKC), Harun al-Rasyid Lubis menjelaskan pengembangan MRT di negara asia seperti seperti India, Timur Tengah, Korea dan Cina sedang dan telah berjalan dengan cepat sementara Indonesia sama sekali belum melakukan apa-apa.

"Revolusi terbesar terjadi di Cina yang akan memiliki 1700 km MRT pada tahun 2015. Dan jika laporan terbaru dari McKinsey Global Institute bisa dipercaya, panjang rel MRT di Cina pada pada 2035 bisa mencapai 30.000 km," tutur Harun kepada detikFinance, Senin (24/12/2012)

Seperti diketahui, pembahasan MRT Jakarta tertunda akibat rapat yang seharusnya digelar Jumat kemaren batal karena ada persoalan teknis.
Rapat tersebut untuk membahas skema pembiayaan dan nasib MRT Jakarta yang selama ini terjadi tarik ulur antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat.

Harun menilai, kepemilikan MRT dimana-mana, sepenuhnya dimiliki dan dibiayai oleh pemerintah baik pusat atau daerah bukan dominan swasta.

"Bila pun ada yang memakai skema PPP atau KPS, dengan VGF (viability gap funding) dukungan pemerintah masih mencapai 80%. Itu hanya segelintir. Delhi Metro 100% dimiliki Pemerintah, masing-masing 50% Pemerintah Pusat dan 50 % Pemda. MRT Hongkong dimiliiki Pemerintah 76% , 24% swasta. Singapore MRT 62,3% dimiliki Temasek Holdings (BUMN), sisanya swasta," tambahnya.

Saat awal beroperasi pun, perusahaan pengelola MRT, harus diasuh (foster) oleh Pemerintah agar memiliki arus kas bersih positif.

"Keringanan dapat diberikan pemerintah melalui subsidi dalam bentuk discount biaya sewa akses rel dan /atau keringanan pengembalian hutang," paparnya.

Harun juga berpendapat, terkait pembagian porsi investasi atau pembiayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI, harus disesuaikan pada siapa yang lebih pantas memiliki aset.

Ia mengilustrasikan, pada kasus 42% porsi investasi dari pemerintah pusat maka pusat memiliki aset infrastruktur, sisanya 58% berupa stasiun/properti , depot, armada kereta api (rolling stock) dimiliki oleh Pemda.

"Sebaiknya pembagian porsi disesuaikan dengan kemampuan para pihak dalam memikul resiko pengelolaan aset nantinya. Para pihak sesuai porsi pemilikan akan menempatkan sejumlah Direksi dan Komisaris perusahaan," pungkasnya.

(feb/dru)

Anda baru saja membaca artikel yang berkategori finance dengan judul MRT di Indonesia Masih 0 Km, Di China Sudah 1.500 Km . Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://sisatruk.blogspot.com/2012/12/mrt-di-indonesia-masih-0-km-di-china.html .

Artikel Terkait finance

Ditulis oleh: Unknown - Rating : 4.5