Bukan Pakar SEO Ganteng

Showing posts with label SBY-Boediono. Show all posts
Showing posts with label SBY-Boediono. Show all posts

Aktifis HIMA Persis Iqbal Sabarudin Nyelonong Paspampres

Senin lalu, insiden nyelonong juga menimpa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat usai membuka Asean Fair di Nusa Dua Bali. Ketika itu, seorang tukang kebun bernama I Nyoman Minta nyelonong di dekat panggung SBY, dengan menggunakan sepeda onthel. Hal ini luput dari penjagaan Paspampres. Si tukang kebun lantas ditangkap dan diinterograsi.

Kali ini peristiwa serupa menimpa
Wapres Boediono di peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2011 kemarin di Lapangan Siliwangi, Bandung.

Seorang pemuda yang bernama Iqbal Sabaruddin membawa poster tiba-tiba berlari ke tengah lapangan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Pemuda tersebut berlari ke tengah lapangan saat pagelaran kesenian yang dibawakan kolosal oleh pelajar dan pemuda. .

Poster yang dibentang bertuliskan ''Sumpah serapah 28 Oktober 2011, Mengutuk korupsi para pejabat yang tak amanah, mengutuk presiden dan wapres yang tidak mensejahterakan rakyat''.


Masuknya Ikbal secara tiba-tiba sempat membuat hadirin terbengong-bengong. Namun setelah melihat beberapa petugas Paspampres mengejarnya, barulah mereka tahu bahwa ada yang menerobos barisan keamanan.

Sadar dirinya dikejar beberapa anggota Paspampres, Ikbal pun lari sekencang- kencangnya ke tengah lapangan sambil membawa pamflet dari karton. Beberapa detik ia berhasil lolos dari kejaran sekitar sepuluh orang petugas Paspampres.

Semua petugas Paspampres yang berada di lapang memburunya. Ia dapat dirobohkan di sisi kanan panggung dengan cara ditekel (tackling) oleh seorang petugas Paspampres. Alhasil, Ikbal jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi telungkup dan tangan ke atas.

Petugas langsung mengamankan Ikbal dari lapangan menuju sebuah ruangan tempat ganti pakaian para pemain bola di Stadion Siliwangi. Selanjutnya, Ikbal dibawa memakai sebuah sedan meninggalkan Stadion Siliwangi.

Acara peringatan pun langsung terhenti dan semua tamu VVIP diamankan menuju kendaraan. Wakil Presiden dikawal beberapa anggota Paspampres langsung masuk ke mobil. Menpora Andi Mallarangeng pun berlalu menuju Toyota Alphard warna hitamnya.

Ditemui sebelum naik kendaraannya, Wagub Jabar Dede Yusuf menyayangkan kejadian tersebut. "Masalah penjagaan yang perlu diperhatikan lagi. Ini acara resmi. Demo boleh, tapi enggak perlu seperti ini di tempat yang formal. Banyak penjagaan tapi masih ada yang lolos," ujarnya.

Seorang rekan Ikbal, Nana Wijayana, mengakui Ikbal sudah mempersiapkan tulisan sumpah serapah itu sejak malam hari sebelumnya. Beberapa diskusi kecil sempat terlontar. Ikbal mengajak sejumlah anggota Hima Persis untuk berunjuk rasa.

"Iya betul, ia dari Hima Persis. Namanya Ikbal Sabarudin. Tulisan yang dibawanya berisi kritik kepada pemerintah," ujar Ketua Bidang Kajian Ilmiah Hima PP Persis itu.

Menurut Nana, tulisan itu merupakan bentuk protes terhadap kepemimpinan Indonesia saat ini. Saat ditanya mengenai kejadian yang melibatkan nama Hima Persis Jabar, ia menjawab bahwa pihaknya sudah siap secara hukum.

"Memang kami sempat ngobrol, tapi tidak menduga dia akan nekat seperti itu. Kami hadir karena mendapat undangan resmi dari KNPI Jabar," katanya.

Nana mengakui, Hima Persis Jawa Barat akan menyampaikan pernyataan sikap kepada Wapres Boediono di Stadion Siliwangi. "Memang sudah direncanakan akan menyampaikan sikap kepada Pak Wapres dan kami sempat mengobrol akan menyampaikan ini. Tapi itu tadi, saya tidak menyangka caranya akan seperti ini," ujarnya. [SUMBER]



Denaihati
Pramudya Ksatria Budiman Info , Paspampres , SBY , SBY-Boediono

Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II Hasil Resuffle

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan hasil perombakan kabinet Indonesia Bersatu Jilid dua di Istana Merdeka, Selasa 18 Oktober 2011 , Dalam penjelasannya, SBY mengatakan, perombakan dilakukan setelah mempertimbangkan lima faktor dan bukan 'rencana bangun tidur'.

''Prosesnya sistemik dan akuntabel dalam arti direncanakan dengan baik dan bukan "RBT" Atau Rencana Bangun Tidur" kata SBY di Istana Merdeka, Selasa 18 Oktober 2011.

Menurut SBY, perombakan kabinet ini untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kabinet, sekaligus untuk menyukseskan pencapaian sasaran-sasara pembangunan di tengah kompleksitas masalah yang ada.

Lima faktor yang dipertimbangkan mempercepat perombakan adalah hasil evaluasi kinerja dan integritas menteri. Kemudian "prinsip right man on the right place", keperluan atau kebutuhan organisasi (kabinet). " Serta masukan dan apirasi masyarakat setahun terakhir, dan persatuan dan kemajemukan" ujarnya.

Presiden juga menegaskan, dalam membahas perombakan kabinetnya, ia mempertimbangkan hasil kesepakatan dengan pimpinan partai-partai politik koalisi penyusun Kabinet Indonesia Bersatu II, Juga melibatkan Wakil Presiden, Boediono. "Dengan begitu, pos menteri dari kaum profesional non partai politik akan bertambah dua. Jumlah menteri, anggota kabinet tetap saya pertahankan, tetap 34 orang," katanya

Berikut susunan Kabinet Indonesia Bersatu II berdasarkan perombakan Selasa, 18 Oktober 2011. Pelantikan para menteri ini akan dilakukan di Istana Negara Rabu, 19 Oktober 2011. Dua menteri dari partai politik berkurang yakni menteri dari Partai Demokrat dan menteri dari Partai Keadilan Sejahtera.

Menteri Koordinator

  • 1. Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Djoko Suyanto
  • 2. Menko Bidang Perekonomian: Hatta Rajasa
  • 3. Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat: Agung Laksono

Kementerian

  • 4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
    5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
    6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
    7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
    8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Amir Syamsuddin* (Partai Demokrat)
    9. Menteri Keuangan: Agus Martowardojo
    10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Jero Wacik (Partai Demokrat)
    11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
    12. Menteri Perdagangan: Gita Wirjawan*
    13. Menteri Pertanian: Suswono
    14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
    15. Menteri Perhubungan: Ever Ernest Mangindaan* (Partai Demokrat)
    16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Cicip Sutardjo* (Partai Golkar)
    17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
    18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
    19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Sedyaningsih
    20. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Mohammad Nuh
    21. Menteri Sosial: Salim Segaf Al-Jufri
    22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
    23. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Marie Elka Pangestu (Jero Wacik-)
    24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
    25. Menteri Negara Riset dan Teknologi: Gusti Muhammad Hatta
    26. Menteri Negara Koperasi dan UKM : Syarifuddin Hasan
    27. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Berth Kambuayana*
    28. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari
    29. Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi: Azwar Abubakar* (Partai Amanat Nasional)
    30. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faishal Zaini
    31. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas: Armida Alisjahbana
    32. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara: Dahlan Iskan*
    33. Menteri Negara Perumahan Rakyat: Djan Farid*
    34. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga: Andi Mallarangeng

Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, yaitu:

  • 1. Kepala Badan Intelijen Negara: Marciano Norman*
  • 2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:

Wakil Menteri:

  • 1. Wakil Menteri Luar Negeri: Wardana* (Sriyono** menjadi Duta Besar)
  • 2. Wakil Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
  • 3. Wakil Menteri Perindustrian: Alex Retraubun
  • 4. Wakil Menteri Perdagangan: Bayu Krisnamurti (Wamen Pertanian****)
  • 5. Wakil Menteri Pertanian: Rusman Heriyawan*
  • 6. Wakil Menteri Perhubungan: Bambang Susantono
  • 7. Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Hermanto Dardak
  • 8. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Musliar Kasim dan Wiendu Nuryanti*
  • 9. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Lukita Dinarsyah Tuwa
  • 10. Wakil Menteri Keuangan: Anny Ratnawati + Mahendra Siraegar (Wamen Perdagangan****)
  • 11. Wakil Menteri Pertanian: Rusman Heriawan*
  • 12. Wakil Menteri Kesehatan: Ali Ghufron Mukti*
  • 13. Wakil Menneg BUMN: Mahmudin Yasin*
  • 14. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Eko Prasodjo*
  • 15. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Sapta Nirwanda*
  • 16. Wakil Menteri Hukum dan HAM: Denny Indrayana*
  • 17. Wakil Menteri ESDM: Widjajono Partowidagdo*
  • 18. Wakil Menteri Agama: Nasruddin Umar*

  • * Wajah Baru
  • ** Terdepak
  • *** Penambahan
  • **** Jawaban Awal

(Sumber)



Denaihati

BAGAIMANAKAH MENJADI SEORANG PEMIMPIN ?


Salah satu permasalahan yang sangat mendasar di negara kita adalah kesenjangan sosial yang semakin tajam antara miskin dan kaya. Hal ini merupakan masalah krusial yang harus menjadi perhatian kita semuanya.

Seperti telah diketahui dan dirasakan bersama, betapa keji dan biadabnya perbuatan korupsi yang mengakibatkan terampasnya hak azasi ratusan juta rakyat Indonesia. Mulai dari hak memperoleh pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan dan sederet hak-hak lainnya yang harus dipenuhi oleh negara sebagai kewajiban mendasar terhadap rakyatnya.

Hak rakyat dan kewajiban negara, gagal untuk dipenuhi dan ditunaikan karena tindakan biadab dari para koruptor. Perang terhadap koruptor sudah lama dicanangkan, tetapi eksistensi dan kebiadaban para koruptor tetap ada dan semakin meningkat.

Hal ini seharusnya tidak terjadi jika para pemimpin kita meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah saw, para Kholifah, dan para Sahabatnya, sayangnya sebagian besar pemimpin kita mengabaikan tata cara model kepemimpinan yang telah diajarkan Rasulullah, mereka tidak sempat membaca dan mempelajari sifat-sifat mulia itu, mereka justru disibukan berkoalisi, lobi-lobi, menghimpun dan menyusun strategi untuk menggalang kekuatan dimana-mana untuk pemilihan berikutnya,dst...

Mungkin hal itu juga terletak dari kesalahan kita semua. Kesalahan dalam memilih pemimpin yang patut menjadi panutan.

Saya tertarik mencermati kekalahan AM dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat secara telak pada putaran pertama, yang mengingatkan saya akan pernyataan kontroversial AM di Makassar saat kampanye presiden SBY-Boediono. Kala itu, AM dengan entengnya mengatakan "belum saatnya orang Bugis menjadi pemimpin." , tentu saja pernyataan ini di tujukan buat Pak JK waktu itu.

Hasil dari Kongres Partai Demokrat di Bandung kemarin. Saya dan mungkin banyak orang Bugis lainnya pasti kembali terkenang dengan pernyataan AM tersebut.

Adalah wajar jika kita berpikir jangan-jangan apa yang dikatakan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga ini, benar. Belum saatnya orang Bugis memimpin. Lantas kapan? Kita tunggu waktunya.

Tetapi satu hal yang harus dipercaya oleh orang Bugis adalah pemimpin tidak dilahirkan, tetapi dibesarkan. Kalau kita mau memimpin bangsa ini, mari kita persiapkan generasi muda dari saat ini.

Tentu kuncinya adalah peran orang tua, pendidik, dan pengambil kebijakan. Dan satu hal yang perlu diingat, selalu terbuka pintu bagi orang Bugis untuk menjadi pemimpin. Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Najib Tun Razak adalah anak keturunan Bugis yang merantau ke Malaysia.

Jadi, AM dan kita semua orang Bugis tidak perlu khawatir akan ditolak menjadi pemimpin. Kekalahan hanyalah titik untuk memulai evaluasi dan belajar kembali. Paling tidak kita harus belajar dari pepatah Bugis;
Naia riasengage' to warrani maperengnge’ nare'kko moloi roppo-roppo ri laomu, rewe'ko paimeng sappa laleng molai.
" Artinya: "Orang yang unggul adalah yang berani dan kuat bertahan. Jikalau engkau mendapat jalan yang sukar, berpikir kembali dan berusahalah untuk menyelesaikan rintangan yang dihadapi."
Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kepada kita lisan yang baik, yang mampu menghasilkan perkataan yang benar, mulia, komunikatif, berkualitas, pantas, dan santun. Sehingga nantinya akan tercermin dalam setiap perilaku kita sehari-hari. Amin

Pramudya Ksatria Budiman AM , Amanah , Opini , SBY-Boediono

SBY-Boediono ; Menguji Kesetiaan Koalisi Cikeas.


Nama: Prof. Dr. Boediono
Lahir : Blitar, 25 Februari 1943
Agama: Islam
Pekerjaan:
  • Gubernur Bank Indonesia.
  • Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (2005-2009)
  • Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong (2001-2004)
  • Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999)
  • Direktur I Bank Indonesia Urusan Operasi dan Pengendalian Moneter (1997-1998)
  • Direktur III Bank Indonesia Urusan Pengawasan BPR (1996-1997)
  • Dosen Fakultas Ekonomi UGM
Alamat: Jalan Mampang Prapatan XX No.26, Jakarta Selatan.

Sosok Boediono yang santer akan digaet SBY sebagai cawapresnya, rupanya menggoyahkan koalisi Cikeas. Hal ini juga merupakan indikator bagaimana politik dimainkan iramanya sebagai sebuah seni berbagai kemungkinan. Masyarakat yang diposisikan laiknya penonton, belakangan tentu makin sulit mencerna jalan cerita lakon para aktor yang tak lain adalah para elit politik. Cukup berbahaya memang, karena akan semakin memperlihatkan borok mereka di tengah-tengah masyarakat. Kendati merupakan hak penuh SBY, penunjukan Boediono, diam-diam menohok elit parpol peserta koalisi. Siang kemarin, empat partai peserta koalisi Cikeas, PKS, PAN, PKB, dan PPP mempertanyakan keputusan sepihak SBY itu. Pertanyaannya adalah apakah alasan paling rasional mengapa pilihan itu jatuh di luar parpol. Setidaknya jawaban SBY bisa menjadi perisai praktis argumentatif bagi elit kepada konstituennya masing-masing.

Tapi begitulah. Kenyataan politik tidak selalu berjalan lurus dan bebas intrik tingkat tinggi. Perubahan dalam hitungan menit pun bukan sesuatu yang langka, sehingga tebakan sangat mungkin meleset meski secara kasat mata sudah dapat dipastikan hasilnya. Selain soal cawapres dari luar partai, tampaknya para aktivis parpol sangat menyayangkan tidak cairnya komunikasi antara SBY dengan parpol koalisi. Sehingga penunjukan Boediono dinilai kurang nyambung.

Dari kasus ini dipetik dua poin penting, pertama ada ego sektoral parpol yang ingin ditegakkan, menjual kadernya sendiri kendati keputusan sepenuhnya ada pada SBY. Kedua, kurang lancarnya komunikasi politik di pihak SBY sebelum penunjukan Boediono mencuat di permukaan. Padahal, sejatinya sebuah kehendak baik (koalisi) harus tuntas pembicaraannya di awal, agar tidak justru menyendat jalannya platform koalisi di masa mendatang.

Kita berharap, intrik elit parpol segera berakhir dan menemukan jalan keluar. Ini penting, sebab tantangan bangsa ke depan jauh lebih berat ketimbang hanya memikirkan bagaimana memenangkan pertarungan menuju RI-1. Jika koalisi harus tercerai-berai, lakukanlah sekarang sebelum semuanya amburadul. Tapi bila memang sudah bulat, maka jalankan sesuai fatsun politik yang ada. Tidak perlu memainkan sandiwara terlalu lama, sebab toh akan menyeruak juga nantinya kebosanan rakyat. Komitmen itu sangat penting dipegang teguh. Sebab dari komitmenlah, seseorang akan dicitrakan baik atau buruk.

Loyalitas segera mengikutinya tanpa diminta. Demikian pula di ranah politik, komitmen dan loyalitas menjadi modal penting menjalankan misi-misi keumatan dan kerakyatan. Terkait dengan itu, ikrar bersama di parlemen yang digagas Golkar, PDIP,Gerindra, dan Hanura seyogianya menjadi pertaruhan nama baik para elit parpol untuk senantiasa tetap bersama, kecuali bila mereka sudah siap dicap sebagai politisi tidak matang, inkonsisten, atau bahkan pengkhianat. (^^)

Sumber :
http://www.fajar.co.id
http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/b/boediono/index.shtml

Pramudya Ksatria Budiman Capres , Cawapres , Politik , SBY-Boediono