Pramudya Ksatria Budiman

Bukan Pakar SEO Ganteng

Home » Semua post berkategori finance
Showing posts with label finance. Show all posts
Showing posts with label finance. Show all posts

Kemenperin Kucurkan Rp 110 miliar untuk Peremajaan Mesin Tekstil

Bandung - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 110 miliar untuk meremajakan mesin tekstil untuk beberapa perusahaan tekstil dan produk tekstil. Maksimal, satu perusahaan mendapat Rp 3 miliar.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Seksi Standardisasi dan Teknologi Direktorat Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian, Elis Masitoh saat ditemui di Bandung, Sabtu (23/3/2013).

"Program ini bertujuan untuk meremajakan industri Tekstil dan Produk Tekstil yang telah berusia 20 tahun. Itu mengakibatkan produktifitas menurunn dan konsumsi energi jadi tinggi," kata Elis.

Dikatakan Elis, hingga saat ini telah ada 65 perusahaan tekstil yang telah mengajukan untuk mendapatkan alokasi anggaran tersebut. Dari pertimbangan kebutuhan dan proses verifikasi dari kementerian, 10 perusahaan telah mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 3 miliar untuk peremajaan mesin.

"Perusahaan yang lain-lainnya di bawah itu," lanjutnya.

Program peremajaan ini telah diprogramkan pemerintah sejak tahun 2007 dengan besaran Rp 5 miliar/perusahaan. Namun sejak tahun 2011, besraan bantuan tersebut diturunkan menjadi Rp 3 miliar/perusahaan.

"Biar perusahaan yang dapat banyak. Makanya kita turunkan," imbuhnya.

Tak semua perusahaan tekstil bisa mendapatkan dana bantuan tersebut. Dikatakan Elis, pemerintah akan melakukan proses verifikasi dokumen, survey perusahaan dan keadaan mesin, melalui rapat teknis maka persetujuan pemberian bantuan bisa dilakukan.

"Perusahaannya nggak dibatasi. Kita masih punya waktu 3 bulan untuk yang mau mengajukan," katanya.

(zul/ang)

Unknown finance

Kalahkan 2 Produsen China, PT INKA Bakal Garap Kereta Bandara

Madiun - PT Industri Kereta Api (INKA) memastikan sebagai calon tunggal pemasok kereta untuk KRL Commuter Line Bandara Internasional Soekarno-Hatta. INKA sebelumnya harus bersaing dengan dua produsen kereta asal China.

Setelah melalui proses seleksi administrasi kualifikasi tender, PT Railink sebagai pengelola KRL Bandara Soekarno-Hatta memutuskan hanya, INKA yang lolos kualifikasi.

"Kemarin sudah pengumuman 2 dari China nggak lulus. Hanya INKA yang lolos. Tapi kalau menang? belum tentu. Kan perlu ada evaluasi teknis," tutur Direktur Produksi dan Teknologi INKA Yunendar Aryo Andoko di Kantor Pusat INKA Jl. Yos Sudarso Madiun Jawa Timur, Jumat (22/3/2013).

Untuk pengembangan KRL Bandara ini, INKA menggandeng produsen kereta kelas dunia asal Eropa, Bombardier. INKA akan memasok 60 kereta dengan 10 rangkaian atau train set.

Setiap 1 train set terdiri dari 6 kereta. Untuk produksi, INKA masih menunggu keputusan pemenang dan penandatanganan kontrak kerjasama meskipun INKA sebagai peserta tunggal karena mengalahkan produsen kereta asal China.

"Rp 800 miliar untuk semua termasuk nilai proyek pemeliharaan. Pengerjaan bisa 18 sampai 20 bulan," pungkasnya

(feb/hen)

Unknown finance

Dirjen Pajak: Upaya Pembocoran Data Pajak Selalu Ada, Bukan Hanya Presiden

Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany menyatakan, tak hanya Presiden SBY yang menjadi 'korban' upaya pembocoran data pajak. Upaya untuk mengintip data pajak pihak tertentu sering terjadi.

"Upaya pembocoran data pajak itu selalu ada jadi bukan hanya presiden, namun terhadap WP (wajib pajak) lain juga ada yang jahil. Kalau istilah di luar negeri itu tax return peeping atau mengintip-intip SPT orang," ungkap Fuad di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Dikatakan Fuad, upaya mengintip data pajak seseorang atau pihak-pihak tertentu tak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara sekelas Amerika Serikat dan Jerman. Fuad mengaku dirinya pernah mendapati kejahatan tersebut.

"Siapa saja, SPT saya saja juga suka diintip. Artinya itu selalu ada di mana-dimana bukan hanya di Indonesia, di Amerika dan Jerman juga ada," jelasnya.

Fuad enggan menyebutkan berapa total kejahatan yang telah terjadi. Ia hanya menyayangkan, informasi rahasia tersebut diberitakan beberapa media massa.

"Sudah ada yang dikenai hukuman. Sebelum kejadian ini juga sudah ada," cetusnya.

Untuk kasus bocornya data yang diduga SPT Presiden SBY, Fuad menilai masih dalam tahapan investigasi. Sehingga belum diketahui apakah pelaku merupakan orang internal pemerintah maupun eksternal.

"Di internal maupun luar sama saja. Untuk kasus presiden saya belum bisa bilang, karena ini masih dalam investigasi," pungkasnya.

(dnl/dnl)

Unknown finance

Aturan Pembatasan BBM Subsidi Menimbulkan Masalah di Daerah

Jakarta - Dilarangnya kendaraan milik perkebunan dan pertambangan yang berlaku 1 Maret 2013 ternyata menimbulkan berbagai masalah di daerah. Pasalnya banyak truk-truk dilarang membeli BBM subsidi di SPBU padahal mereka berhak.

Seperti diungkapkan Sekjen Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Ardiansyah, banyak anggota Organda tidak dilayani petugas SPBU ketika ingin membeli BBM subsidi.

"Ini menjadi masalah karena aturan 1 Maret 2013 tidak menyebutkan dengan jelas kendaraan mana yang boleh dan tidak membeli BBM subsidi, jadi ketika ada truk yang berkapasitas besar dianggap truk milik perkebunan/pertambangan jadi ngak boleh beli BBM subsidi," ucap Ardiansyah ketika ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), di Plaza Centris, Kuningan, Rabu (20/3/2013).

Di tempat yang sama, Dirjen Migas Edy Hermantoro mengakui dalam Permen ESDM nomor 1 tahun 2013 yang merupakan kelanjutan dari Permen 12 Tahun 2012 terkait penghematan dan pengendalian BBM jenis tertentu tidak menyebutkan secara rinci kendaraan seperti apa yang dilarang membeli BBM subsidi selain kendaraan pemerintah.

"Yang jelas kendaraan milik atau dikuasai (kontrak) badan usaha pertambangan atau perkebunan dilarang menggunakan BBM subsidi," ucap Edy.

Namun, memang banyak timbul kebingungan dilapangan seperti di SPBU mana kendaraan milik atau bukan milik badan usaha tambang atau perkebunanan.

"Untuk itu kami ingin informasikan, untuk saat ini kendaraan hilir mudik di wilayah hilir diperbolehkan membeli BBM subsidi, sambil menunggu Jutlak (Petunjuk Pelaksana) terkait aturan ini, sementara kendaraan tambang atau perkebunan diwilayah hulu (di dalam tambang atau di dalam hutan perkebunan) tetap dilarang menggunakan BBM subsidi," tukas Edy.

Seperti diketahui pemerintah mengeluarkan aturan Permen ESDM nomor 01 Tahun 2013 diantara kententuannya:

  1. Mulai 1 Februari kendaraan pemerintah, BUMN, BUMD dilarang di Sumatera dan Kalimantan serta pada 1 Juli 2013 untuk wilayah Sulawesi dilarang menggunakan bensin RON 88 (Premium).

  2. Mulai 1 Februari kendaraan pemerintah di Jabodetabek dan mulai 1 Maret di Jawa-Bali dilarang menggunakan Solar subsidi.

  3. Mobil barang dengan jumlah 4 roda untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan minyak solar subsidi.

  4. Mobil barang dengan jumlah 4 roda lebih untuk mengangkut hasil kegiatan kehutanan dilarang menggunakan solar subsidi terhitung 1 Maret 2013.

  5. Transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat terhitung 1 Februari 2013 dilarang menggunakan solar subsidi.

(rrd/ang)

Unknown finance

Pertamina: Kuota BBM Subsidi 2013 Bisa Jebol Hingga 5,5 Juta KL

Jakarta - PT Pertamina (persero) sebagai salah satu badan usaha yang menyalurkan sebagian besar kuota BBM subsidi tahun 2013 memperkirakan konsumsi BBM subsidi akan melebihi dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar 5,5 juta KL.

Seperti diketahui dalam APBN 2013, kuota BBM subsidi ditetapkan sebesar 46,01 juta KL dengan rincian Premium 29,20 Juta KL, Solar 15,11 juta KL dan Minyak Tanah 1,7 juta KL.

"Melihat tren peningkatan konsumsi BBM subsidi yang meningkat hingga 11% tahun ini, diperkirakan kuota BBM subsidi akan melewati kuota APBN," ucap Senior Vice Presiden Feul Marketing and Distribution PT Pertamina, Suhartoko ketika dihubungi detikFinance, Selasa (19/3/2013).

Dikatakan Suhartoko, jika tidak dilakukan berbagai upaya untuk mengerem konsumsi BBM subsidi, maka konsumsi Premium tahun ini akan melebihi kuoata sebesar 3-3,5 juta KL atau sekitar 32,7 juta KL. Sedangkan konsumsi Solar diperkirakan akan melebihi kuata sebesar 2 juta KL atau mencapai 17,11 juta KL.

"Kalau tanpa ada upaya inisiatif untuk mengerem konsumsi BBM subsidi, Premium konsumsinya bisa lebih 3-3,5 juta KL, Solar lebih sekitar 2 juta KL," ungkap Sohartoko.

Seperti diketahui, subsidi BBM pada 2013 ditetapkan sebesar Rp 193 triliun. Jika tidak dilakukan berbagai upaya maka diperkirakan subsidi BBM tahun ini akan mencapai lebih dari Rp 200 triliun.

(rrd/dru)

Unknown finance

Harga Bawang Putih Melambung, Anas pun Menjerit

Jakarta - Persoalan harga bawang yang melonjak tak hanya membuat para pembeli menjerit. Ini pun menjadi kekhawatiran yang berlebih bagi si penjual.

Salah satunya ialah Anas, seorang penjual bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati. Pak Anas mengeluhkan penurunan penjualan sejak harga bawang putih melonjak lebih dari Rp 50.000 per kilo dalam beberapa hari belakangan ini. Padahal harga normalnya menurut Pak Anas ialah Rp 5.000/kg.

"Harga naik sangat tinggi, sangat tidak terjangkau oleh kami. Pedagang dan pembeli betul-betul menjerit. Penjualan menurun hingga 50%," ungkap Anas saat ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (18/3/2013).

Dia mengatakan, gejolak harga mulai terjadi di penghujung tahun 2012 lalu. Sebelumnya, harga bawang putih tak pernah menyentuh di atas Rp 10.000 per kilo. Namun, sejak akhir tahun 2012 hingga saat ini, harga komoditi tersebut terus merangkak.

"Pertengahan 2012, harga cuma Rp 8.000, di buntut 2012 hampir Rp 20.000. 2 hari sebelum ini bawang ini di atas Rp 50.000 per kilonya," jelasnya.

Bahkan dia menyebutkan, dirinya pernah menjual bawang putih yang merupakan bawang putih impor ini di atas Rp 50.000 per kilo. "Sampai 60 ribu untuk di pasar induk. Pasar kecil 60-65 ribu. Kita nggak berani jual di atas Rp 60.000 per kilo," jelasnya.

Dengan adanya lonjakan harga yang mengejutkan ini, Anas mengaku, hanya dapat meraup keuntungan yang kecil, karena tingkat penjualan yang semakin menurun disebabkan daya beli masyarakat yang rendah.

"Dampaknya snagat luas sekali. Kalai tidak dapat keuntungan. Buruh kami juga tidak dapat uang. Darimana dia membeli beras untuk keluarganya, apa yang akan di makan?," keluhnya.

Dia berharap, pemerintah segera mencari solusi untuk hal ini, agar harga bawang kembali stabil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Baik dari sisi pedagang, maupun pembeli.

Secara terpisah, seorang pedagang bawang merah yang enggan disebutkan namanya menuturkan, harga bawang merah saat ini mencapai harga Rp 20.000/kg. Padahal normalnya berkisar di bawah Rp 10.000. Dengan kenaikkan ini, dirinya mengaku kesepian pembeli.

"Sudah terlanjur lesu dari kemarin. Jadi sepi pembeli. Kemarin di bawah Rp 10.000/kg, sekarang Rp 20.000/kg," pungkasnya.

(zul/dru)

Unknown finance

Ingin Lepas dari Ketergantungan Barang Impor? Ini Saran YLKI

Jakarta - Konsumsi produk impor sudah berlangsung sejak lama, apalagi terkait dengan makanan, mulai dari bahan baku hingga makanan jadi. Inipun yang membuat masyarakat semakin ketergantungan terhadap produk tersebut.

Ketua Harian Yayasan Konsumen Lembaga Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan ketergantungan itu mesti diputus sejak sekarang. Itu bisa dimulai dari pembatasan iklan dan informasi, khususnya untuk makanan.

"Mengapa lidah kita justru lebih cocok dengan impor itu karena dicekokin terus dengan itu," ungkap Tulus kepada detikFinance, saat peringatan hari hak konsumen di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2013)

Menurutnya, hal itu akan lebih efektif dibandingkan secara sekaligus membatasi produk impor. Pasalnya, masyarakat yang terbiasa akan terus menutup diri untuk mengalihkan ke produk lain.

"Kalau mendadak akan sulit, tapi kalau kebijakan bisa diarahkan dimulai dengan informasi," terangnya.

Disamping itu, lanjutnya pemerintah dapat menginformasikan produk-produk alternatif yang merupakan produksi dalam negeri. Ia mencontohkan kasus pada bawang. Menurutnya, jika memang tidak bisa memproduksi bawang putih, maka masyarakat dapat diarahkan untuk konsumsi bawang merah.

"Atau tidak kita bisa mencontoh negara luar, misalnya China, pemerintahnya untuk konsumsi gandum biar terpenuhi mereka nyewa lahan di Australia untuk produksi gandum," sebut Tulus.

Setelah dari sisi informasi, Ia menyatakan pemerintah baru bisa membatasi produk itu masuk ke Indonesia. Ia menilai ada beberapa tahapan yang harusnya dilakukan pemerintah secara berkelanjutan.

Seperti yang diketahui, tepat pada tanggal 15 Maret merupakan hari hak konsumen se-dunia (World Consumer Rights Day). Ada 225 lembaga konsumen dari 105 negara yang memperingati hari ini dengan cara masing-masing. Indonesia, mengambil tema 'Tegakkan Keadilan bagi Konsumen' khususnya untuk persoalan pangan.

(dru/dru)

Unknown finance

Dorong Listrik Panas Bumi, Pemerintah Siapkan Dana Rp 2,43 Triliun Untuk Pemda

Bogor - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memberi Fasilitas Dana Geothermal (FDG) sebesar Rp 2,43 triliun. Fasilitas itu diberikan untuk membiayai kegiatan eksplorasi panas bumi dalam rangka mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

“Sekarang geothermal masih diperdebatkan di Pemda. Berapa harga per kilo watt hour-nya. Ada hambatan juga adanya kekhawatiran timbulnya kerugian,” kata Kepala PIP Soritaon Siregar saat acara Media Gathering, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/3/13).

Dia menyebutkan, hingga Desember 2012 dalam rekening PIP telah tersedia dana FDG Rp 2 triliun dan pada tahun ini akan mendapat alokasi tambahan sebesar Rp 1,126 triliun.

FDG diproyeksikan untuk tahun 2013 dapat dibiayai 9 Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi dengan nilai komitmen sebesar Rp 2,43 triliun dan total penyaluran Rp 810 miliar. Angka tersebut digunakan untuk 5 proposal pemerintah daerah, dan 4 proposal pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Namun, kata dia, secara eksternal masih terdapat issue legal yang mempengaruhi operasionalisai FDG oleh PIP, antara lain kewenangan PIP untuk melakukan kegiatan eksplorasi, status aset data eksplorasi (kepemilikan dan nilai), skema lelang WKP, dan kebijakan feed in tariff.

Selain itu, lamanya proses pengadaan konsultan menjadi hambatan pelaksanaan geothermal tersebut. Saat ini, PIP sedang melakukan proses lelang ulang pengadaan Lembaga Konsultan Pengadaan. Kata Soritaon, lelang pertama gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi kualifikasi. “Lembaga konsultan pengadaan inilah yang akan membantu PIP dalam pengadaan konsultan/service company lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Soritaon menyebutkan, pihaknya menetapkan 2 jenis skema pemberian FDG bagi Pemda maupun pengembang, yaitu pinjaman tunai kepada pemegang IUP dan pemegang WKP existing dalam bentuk rupiah dengan nilai paling tinggi US$ 30 juta atau setara Rp 270 miliar per sumur dengan bunga sebesar suku bunga Bank Indonesia (BI) pada waktu perjanjian pinjaman ditandatangani.

“Untuk pengembaliannya, peminjam wajib membayarkan kepada PIP sejumlah nominal yang sama ditambah bunga yang mengacu pada BI rate sebesar 5,75% per tahun,” tambahnya.

Skema selanjutnya, dia menambahkan, penyediaan data informasi eksplorasi panas bumi kepada pemerintah daerah yang akan melelang WKP dengan nilai paling tinggi sebesar US$ 30 juta yang nantinya harus dibayarkan kembali oleh pemenang lelang sebesar belanja pengadaan data tersebut beserta margin sebesar 5%.

Terkait hal itu, Soritaon juga mengungkapka jika tahun ini pihaknya menyiapkan total investasi sebesar Rp 10,54 triliun. Besaran angka investasi tersebut akan digunakan perusahaan untuk membiayai sekitar 6 proyek di tahun ini.

Proyek-proyek tersebut meliputi proyek ramah lingkungan yang meliputi minihydro, biomassa, dan waste to energi sebesar Rp 211 miliar, Public Private Partnership (PPP) sebesar Rp 100 miliar, Fasilitas Dana Geothermal Rp 2,43 triliun, pinjaman Pemda Rp 450 miliar, pinjaman BUMN Rp 350 miliar, dan yang paling besar adalah untuk membiayai pengambilalihan PT Inalum dari Jepang senilai Rp 7 triliun.

(dnl/dnl)

Unknown finance
Subscribe to: Posts ( Atom )