Bukan Pakar SEO Ganteng

Showing posts with label finance. Show all posts
Showing posts with label finance. Show all posts

Terancam Tenggelam, Pemerintah Reklamasi Pulau Terluar Indonesia

Jakarta - Perubahan iklim dan abrasi pantai banyak mengikis pulau-pulau terluar Indonesisa sehingga beberapa diantaranya terancam tenggelam. Untuk menghindari hal itu, pemerintah akan mereklamasi pulau-pulau tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menyebutkan, salah satu pulau yang akan ditangani pemerintah adalah Pulau Nipah di Batam, serta pulau-pulau lainnya.

"Pulau terluar di seluruh Indonesoia sudah menjadi perhatian kita, sudah ada yang kita tangani seperti Pulau Nipah, dan ada juga beberapa pulau launnya yang sedang dikerjakan serta beberapa pulau lainnya yang akan diusulkan untuk direklamasi," ungkap Djoko seperti dikutip dalam situs Kementerian PU, Minggu (31/3/2013).

Dikatakan Djoko, pemerintah terus memberi perhatian khusus kepada pulau-pulau terluar diantaranya melalui reklamasi pantai dan perkuatan tebing garis bantan agar tidak tergerus abrasi. Selain itu, pulau terluar yang berpenghuni yang dijaga TNI, pemerintah membuatkan embung atau kolam air untuk menampung air hujan.

Djoko mencontohkan konservasi yang dilakukan terhadap pulau Nipah antara lain pembuatan tembok laut di sekeliling pulau sepanjang 4,3 kilometer serta tertapod.

Selain itu juga dilakukan dengan pengisian pasir laut di zona utara dan selatan sehingga kini memiliki ketinggian 4,6 meter serta pengisian zona hutan bakau hingga elevasi 1,8 meter. Sedangkan pengisian timbunan kerjakan di kawasan utara dengan ketebalan 0,6 meter hingga mencapai elevasi 6,2 meter. Selain pulau Nipah, Kementerian PU juga mereklamasi Pulau Pelampong dengan membuatkan pemecah ombak.

"Di sekitar pulau Nipah masih ada pulau-pulau karang lainnya yang perlu direklamasi, kalau tidak maka tapal batas negara alan berubah khususnya dengan Singapura," ungkap Gubernur Kepulauan Riau.

(zul/dru)

Unknown finance

Gabungkan Rute Monorel Jabodetabek, ADHI Gandeng Ortus Grup

Jakarta - Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengusul monorel Jabodetabek yang diketuai PT Adhi Karya Tbk (ADHI) akan bersinergi dengan perusahaan swasta Ortus Holdings Ltd, milik Edward Soeryadjaya yang juga menggarap monorel untuk rute dalam kota atau DKI Jakarta.

Rute monorel ADHI, nantinya akan terkoneksi dengan jalur monorel green line dan blue lini milik Ortus yang dikembangkan oleh PT Jakarta Monorail. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama ADHI Kiswodarmawan kepada detikFinance, Sabtu (30/3/2013).

"Ortus kita sudah panggil kemaren, kalau bicara monorail kan bicara jaringan sukur bisa kerjasama. Intinya mereka seneng bisa kerjasama dengan kita," tutur Kiswo.

Mengenai teknis kerjasama, koneksi antar rute monorel, yang dikembangkan ADHI dan Ortus, masih masih tahap mematangkan rencana dan skema kerjasama. Kerjasama ini, menurutnya penting dilakukan karena mega proyek moda transportasi masa depan ini, bernilai puluhan triliun.
"Di sisi mana, masih dikaji," tambahnya.

Seperti diketahui, ADHI bersama konsorsium BUMN, mengusulkan akan menggarap rute monorel Jabodetabek. Tahap I, ADHI Cs akan menggarap monorel Jabodetabek rute Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang dan Cawang-Kuningan sepanjang 39,036 km

Sementara, Ortus Grup melalui Jakarta Monorail, akan menggarap monorel rute green line dan blue line. Tahap awal, Jakarta Monorail akan mengerjakan monorel rute green line yakni dari Kuningan-Kuningan Sentral-Gatot Subroto-Senayan-Asia Afrika-Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-kembali ke Kuningan sepanjang 14,5 Km.

Nantinya, monorel ADHI dan Jakarta Monorail akan terkoneksi di Kuningan Jakarta Selatan.

(feb/ang)

Unknown finance

Reuters Beritakan Niat CT Beli TVOne Group Rp 17 Triliun

Jakarta - Pengusaha asal Indonesia Chairul Tanjung (CT) diberitakan telah mengajukan pembelian perusahaan media milik Bakrie Group yaitu PT Visi Media Asia Tbk (Viva Group) yang membawahi stasiun televisi TVOne dan ANTV dengan nilai US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 17 triliun.

Pembelian Viva Group ini dikatakan bakal memperkuat posisi CT selaku pemilik CT Corp, sebagai pengusaha media terbesar di Asia Tenggara. CT menyampaikan pengajuan pembelian Viva Group ini dilakukan tanpa menggandeng partner.

"Kami ada salah satu penawar. Proposal kami adalah kami ingin membeli seluruh saham..kantong saya masih sangat dalam," ujar CT dalam wawancara dengan Reuters di Bali seperti dikutip, Jumat (29/3/2013).

"Hanya kami yang bisa membayar secara tunai (cash) seratus persen..tapi kesepakatan belum terjadi," imbuh CT.

Saat ini, CT Corp merupakan salah satu pemain besar di industry media Indonesia dan telah mengontrol dua stasiun televisi lokal yaitu Trans TV dan Trans7. Dikatakan CT, dia telah mempersiapkan pinjaman baru untuk mengambil alih Viva Group, namun dia tidak mengatakan berapa nilai pinjaman yang akan diambil.

Dikatakan Reuters, keluarga Bakrie saat ini memang tengah berencana untuk menjual saham mayoritasnya untuk mendapatkan uang, guna membeli asset Bumi Plc. Bakrie dikabarkan menawarkan 51% sahamnya di Viva Group, dan tengah gencar dikabarkan ada beberapa penawar yang minat terhadap Viva Group, yaitu CT Corp dan MNC Group.

Menurut Reuters, Bakrie ingin menjual kepemilikannya di Viva Group sekitar US$ 1,2 miliar hingga US$ 2 miliar. Meskipun menurut Reuters nilai kapitalisasi pasar Viva Group US$ 800 juta atau sekitar Rp 7,6 triliun.

CT yang merupakan orang terkaya nomor lima di Indonesia versi Forbes, juga berencana membangun taman hiburan di pulau Jawa senilai US$ 3 miliar pada 2016, yang merupakan taman hiburan terbesar di Asia Tenggara. 
"Kami membangun kota, bukan hanya taman hiburan, seperti keinginan saya untuk membuat banyak orang Indonesia bahagia," ujar CT.

(dnl/dnl)

Unknown finance

Tak Lagi Merugi, Bank Pundi Raih Laba Rp 14 Miliar di 2012

Jakarta - PT Bank Pundi Tbk berhasil meraup laba bersih sebesar Rp 14,25 milar atau lebih baik dari periode 2011 yang mengalami rugi hingga Rp 117 miliar.

Laba bersih Bank Pundi ditopang dari pendapatan bunga bersih yang mencapai Rp 2,95 triliun di 2012 atau lebih tinggi dibandingkan 2011 yang sebesar Rp 631,9 miliar.

Dikutip detikFinance dari laporan keuangan perusahaan, Kamis (28/3/2013), Bank Pundi mencatat pendapatan non bunga di 2012 sebesar Rp 247,7 miliar. Total aset Bank Pundi juga terlihat meningkat dari Rp 5,9 triliun di 2011 menjadi Rp 7,68 triliun di akhir 2012.

Total kredit yang disalurkan Bank Pundi selama 2012 telah mencapai Rp 5,65 triliun. Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Pundi di 2012 terdiri dari deposito sebesar Rp 6,1 triliun, tabungan Rp 552 miliar dan giro mencapai Rp 32,4 miliar.

Bank Pundi dimiliki sahamnya oleh PT Recapital Securities sebesar 67,85% kemudian sisanya melalui pasar modal IF Services Netherlands B.V 13,34% dan Pershing LLC 10,71%.

(dru/ang)

Unknown finance

Berkat Proyek Pesawat N250 Ciptaan Habibie, RI Punya Banyak Ahli Dirgantara

Langkawi - Tidak dapat dipungkiri proyek pembuatan pesawat N250 yang dipimpin BJ Habibie banyak menciptakan para ahli-ahli pembuat pesawat nasional. Namun sebagian dari ahli-ahli tersebut saat ini bekerja di perusahaan milik asing.

"Proyek N250 itu sisi positifnya banyak menciptakan para ahli-ahli pembuat pesawat nasional," kata Vice President Sales & Marketing PT Dirgantara Indonesia Arie Wibowo kepada detikFinance di 12th Langkawi International Maritime & Exhibition 2013 (LIMA '13), Malaysia, Selasa (26/3/2013).

Kata Arie, apalagi proyek tersebut juga mendapat dukungan penuh negara, terutama dari sisi pendanaan. Karena itu banyak tercipta banyak ahli pesawat di dalam negeri. Ari menjadi salah satu ahli pesawat yang lahir dari proyek pesawat tersebut. "Makanya saya bangga dengan N250," katanya.

Namun karena proyek tersebut dihentikan, ahli-ahli pesawat terbang dari Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) saat ini terpencar di berbagai negara. Ada yang bekerja di Airbus, Boeing, ATR, Eurocopter, dan banyak lagi.

"Termasuk saya sendiri, dulu saya setelah IPTN tidak ada kepastian saya kerja di perusahaan pesawat asing di luar negeri banyak yang pindah, tapi banyak pula yang masih setia di PT DI. Dan ketika dipanggil kembali saya bersedia pulang, dan masih banyak ahli-ahli pesawat terbang kita di luar sana akan bersedia jika dipanggil kembali dan membangun industri pesawat terbang Indonesia menjadi jauh lebih besar lagi," tandasnya.

(rrd/dnl)

Unknown finance

Kemenpera Godok Aturan DP 5% Bagi Masyarakat Bergaji Rendah

Jakarta - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) terus mengupayakan untuk bisa memfasilitasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR). Khususnya pekerja sektor informal dengan cicilan murah dan uang muka 5%.

Deputi Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo menyebutkan, saat ini jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia mencapai 34,2 juta jiwa. Dari jumlah itu, sebesar 19,4 juta jiwa adalah pekerja mandiri (informal) dan 14,8 juta jiwa adalah pekerja formal (buruh).

"Dari angka itu ada yang sudah punya dan ada yang belum. MBR ini biasanya tidak bankable untuk mendapatkan KPR. Ini kita upayakan agar bisa punya rumah," kata dia dalam diskusi Menggagas Penyaluran KPR Sektor Informal, di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (26/3/2013).

Namun, dia mengaku, yang menjadi tantangan adalah bagaimana menekan harga rumah sehingga cicilan harga masih bisa dijangkau MBR. Kemenpera bertekad untuk membentuk skim tersebut.

"Dalam skim ini masyarakat bisa mengangsur dalam jumlah kecil baik per hari, per minggu hingga per bulan," ucapnya.

Sebagai contoh, misalkan dengan harga rumah murah di wilayah I seharga Rp 88 juta tenor 20 tahun dengan suku bunga tetap selama masa pinjaman sebesar 7,25% dan uang muka diusulkan sebesar 5% atau Rp 4,4 juta. "Kreditur bisa melakukan cicilan Rp 900 ribu per bulan atau Rp 33 ribu per hari. Ini terjangkau," paparnya.

Selain itu, untuk mengetahui berapa besaran penghasilan calon kreditur, bank perlu meninjau langsung dengan merinci track record si kreditur. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kredit macet.

"Nanti bank menilai pendapatan rata-rata setahun pekerja informal berapa, layak atau tidak untuk bisa ambil KPR. Ini pembiayaan jangka panjang. Ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sektor informal. Ini potensinya sangat besar karena masih banyak MBR belum memiliki rumah sendiri," kata Sri.

(dru/dru)

Unknown finance

Sri Mulyani: Krisis Siprus Sangat Menular

Beijing - Negara-negara berkembang harus siap menghadapi penarikan dana besar-besaran di pasar finansial jika sektor perbankan Republik Siprus kolaps. Siprus harus segera mencari cara untuk mengakhiri krisisnya.

Demikian hal itu dikemukakan oleh Managing Director World Bank alias Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati, dalam wawancara di sebuah forum di Beijing, dikutip Reuters, Senin (25/3/2013).

Sri Mulyani mengaku, dirinya sangat memperhatikan keadaan Siprus dengan seksama, terutama rencana menarik pajak cukup tinggi dari para nasabah perbankannya, syarat supaya Siprus bisa mendapat dana bantuan atau bailout 10 miliar euro dari Uni Eropa.

Mantan Menteri Keuangan Indonesia ini punya pandangan berbeda dengan para politisi Jerman, yang memprediksi potensi krisis Siprus ini tidak menular dengan luas. Situasi pasar finansial Eropa saat ini juga masih dalam kondisi yang tenang sejak krisis Siprus muncul.

Namun demikian, kata Sri Mulyani, jika tidak cepat-cepat diselamatkan, krisis Siprus ini bisa menular dan mengancam negara-negara lain yang sama rentannya, terutama negara-negara di Uni Eropa.

"Dampak pertama terhadap dunia dari situasi krisis Eropa ini berasal dari persepsi, karena sifatnya yang psikologis," katanya.

"Dan (psikologis) itu sangat menular karena berasal dari pasar modal, pasar ekuitas dan dari sektor finansial," ujarnya.

Presiden Siprus Nicos Anastasiades sedang menunggu hasil dari pertemuan di Brussels sejak hari Minggu kemarin yang diharapkan bisa menanggulangi krisis di negaranya.

Hal ini sangat berdekatan dengan tenggat dalam mengindari runtuhnya sistem keuangan dan potensi keluarnya Siprus dari Uni Eropa Senin ini.

Sektor perbankan Siprus sudah mengalami kerugian investasi dalam jumlah besar gara-gara banyak bermitra dengan Yunani. Uni Eropa meminta Siprus mengumpulkan dana 5,8 miliar euro sebelum dapat bantuan dana bailout senilai 10 miliar euro.

Pemerintah setempat sempat mengajukan ide untuk menarik pajak atau retribusi sebesar 20% untuk nasabah bank dengan simpanan 100.000 euro di bank terbesar Siprus. Bahkan, proposal sebelumnya juga berniat menarik pajak dari nasabah yang simpanannya lebih kecil.

Rencana ini memicu kemarahan publik dan mendorong banyaknya demonstrasi di jalananan Siprus. Akhirnya, rencana menarik pajak dari nasabah yang simpanannya lebih kecil pun dibatalkan oleh pemerintah.

"Anda harus memperhatikan dengan seksama atas situasi yang terjadi di Siprus. Bukan hanya secara prikologis... tapi juga penyelesaian atas sistem perbankan dan penyelamatan dana simpanan nasabah," katanya.

"Ekonomi global tidak akan bertahan jika harus bergejolak lagi. Itulah kenapa para pembuat kebijakan harus melakukan hal yang sebaik-baiknya dalam waktu singkat sehingga bisa mengurangi gejolak dan ketidakpastian," tutupnya.

(ang/dnl)

Unknown finance

RI Jadi Ajang Pertempuran Dua 'Raksasa' Boeing & Airbus

Jakarta - Persaingan baru antara produsen pesawat terbesar dunia Airbus dan Boeing sedang memanas di Indonesia. Hal ini menyusul rampungnya kontrak pemesanan pesawat Airbus oleh Lion Air beberapa waktu lalu.

Sebelumnya perusahaan Eropa kehilangan kontrak untuk menyaingi Amerika Serikat (AS) memperebutkan pasar pesawat Asia Tenggara. Namun kontrak pembelian Lion Air sebesar 18,4 miliar euro atau US$ 23,8 miliar untuk pembelian 234 Airbus, pekan lalu membuat semakin panas perseteruan Airbus dan Boeing.

"Ini adalah kesepakatan besar bagi Airbus karena secara umum Indonesia telah menjadi benteng untuk Boeing," kata analis kedirgantaraan untuk Frost & Sullivan Ravi Madavaram seperti yang dikutip dari AFP, Minggu (24/3/2013)

"Saya pikir saat Airbus masuk ke dalam pasar, sangat lebih murah untuk menginginkan Airbus A320. Kemudian inilah yang menjadi tantangan bagi Boeing untuk mengejar ketertinggalan," sambungnya.

Kontrak Lion Air dengan Airbus untuk A320 yang berlangsung di Paris pekan lalu merupakan kontrak terbesar sepanjang sejarah. Rekor kedua juga ditorehkan oleh Lion Air tahun 2011 dengan nilai US$ 22,4 miliar untuk pesanan 230 pesawat Boeing.

Produsen pesawat Airbus dan Boeing memiliki duopoli pasar pesawat yang besar di dunia. Boeing tahun sebelumnya sempat menyusul Airbus sebagai produsen pesawat terbesar di dunia, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun.

"Lion Air itu sebenarnya salah satu maskapai penerbangan di regionalnya yang belum pernah memesan pesawat dari Airbus. Tapi kita tidak pernah menyerah," kata Wakil Presiden Eksekutif Penjualan untuk Airbus Asia Jean-Francois Laval.

"Kami tidak pernah absen dari Indonesia. Order dari Lion Air secara signifikan meningkatkan kehadiran kami di pasar penting di Indonesia," ucapnya.

Bagi pihak Boeing, menanggapi kontrak Airbus tersebut masih belum mengganggu pasar Boeing. "Lion Air menargetkan pertumbuhan yang sangat ambisius dan tidak ada produsen yang dapat penuhi kebutuhan Lion," kata juru bicara Boeing Ken Morton.

Disisi lain perlambatan pertumbuhan di negara-negara Barat yang cukup memukul industri penerbangan, negara-negara Asia terus berkembang pesat dengan masyarakat kelas menengah yang semakin berminat menggunakan angkutan udara.

"Ada 3 miliar orang di Asia, ada 300 juta orang di Amerika. Amerika memiliki sekitar 3 kali lebih banyak pesawat sekarang dari Asia," ujar CEO Air Asia Tony Fernandes.

Indonesia mengandalkan angkutan udara untuk menghubungkan 17.000 pulau dengan target 900 pesawat baru yang ditetapkan beberapa tahun ke depan.

Dari potensi besar itu, kini tercatat hanya 6% penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara dari total penduduk 240 juta jiwa. Pada tahun 2021, 180 juta penumpang ditargetkan dapat terbang untuk penerbangan domestik atau dalam negeri, artinya tiga kali lipat jumlah 2011.

Menurut Kepala Analis Capa Brendan Sobien mengatakan ketergesaan untuk pemenuhan kebutuhan permintaan pesawat, membawa risiko terhadap maskapai yang membeli pesawat baru terlalu banyak.

"Di beberapa pasar, Anda akan melihat kapasitas yang berlebih," ucapnya memperingatkan operator yang diprediksi sulit mengahsilkan keuntungan.

Seperti diketahui Lion Air, maskapai penerbangan swasta terbesar di Indonesia telah memesan lebih dari 460 pesawat hanya dalam 16 bulan, ekspansi dramatis menimbulkan keraguan khususnya terkait dengan pembiayaan, pilot dan volume pendaratan di bandara.

Saat ini ada 92 pesawat Boeing yang dioperasikan oleh Lion, kecuali Boeing McDonnel Douglas tua. Penerbangan terjauh adalah Saudi Arabia yang merupakan pasar pekerja rumah tangga (TKI) dan buruh konstruksi asal Indonesia.

Pada sebuah wawancara dengan The Stars di Malaysia, CEO Lion Air Rusdi Kirana akan coba memasuki pasar penerbangan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

"Nantinya akan memikirkan Hongkong atau bahkan Canton (Guangzhou di China Selatan). Dan ketika mereka punya lebih banyak uang mereka akan ingin melakukan perjalanan ke Jepang, Korea, China atau Australia Utara," katanya.

(hen/hen)

Unknown finance

Kemenperin Kucurkan Rp 110 miliar untuk Peremajaan Mesin Tekstil

Bandung - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 110 miliar untuk meremajakan mesin tekstil untuk beberapa perusahaan tekstil dan produk tekstil. Maksimal, satu perusahaan mendapat Rp 3 miliar.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Seksi Standardisasi dan Teknologi Direktorat Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian, Elis Masitoh saat ditemui di Bandung, Sabtu (23/3/2013).

"Program ini bertujuan untuk meremajakan industri Tekstil dan Produk Tekstil yang telah berusia 20 tahun. Itu mengakibatkan produktifitas menurunn dan konsumsi energi jadi tinggi," kata Elis.

Dikatakan Elis, hingga saat ini telah ada 65 perusahaan tekstil yang telah mengajukan untuk mendapatkan alokasi anggaran tersebut. Dari pertimbangan kebutuhan dan proses verifikasi dari kementerian, 10 perusahaan telah mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 3 miliar untuk peremajaan mesin.

"Perusahaan yang lain-lainnya di bawah itu," lanjutnya.

Program peremajaan ini telah diprogramkan pemerintah sejak tahun 2007 dengan besaran Rp 5 miliar/perusahaan. Namun sejak tahun 2011, besraan bantuan tersebut diturunkan menjadi Rp 3 miliar/perusahaan.

"Biar perusahaan yang dapat banyak. Makanya kita turunkan," imbuhnya.

Tak semua perusahaan tekstil bisa mendapatkan dana bantuan tersebut. Dikatakan Elis, pemerintah akan melakukan proses verifikasi dokumen, survey perusahaan dan keadaan mesin, melalui rapat teknis maka persetujuan pemberian bantuan bisa dilakukan.

"Perusahaannya nggak dibatasi. Kita masih punya waktu 3 bulan untuk yang mau mengajukan," katanya.

(zul/ang)

Unknown finance

Kalahkan 2 Produsen China, PT INKA Bakal Garap Kereta Bandara

Madiun - PT Industri Kereta Api (INKA) memastikan sebagai calon tunggal pemasok kereta untuk KRL Commuter Line Bandara Internasional Soekarno-Hatta. INKA sebelumnya harus bersaing dengan dua produsen kereta asal China.

Setelah melalui proses seleksi administrasi kualifikasi tender, PT Railink sebagai pengelola KRL Bandara Soekarno-Hatta memutuskan hanya, INKA yang lolos kualifikasi.

"Kemarin sudah pengumuman 2 dari China nggak lulus. Hanya INKA yang lolos. Tapi kalau menang? belum tentu. Kan perlu ada evaluasi teknis," tutur Direktur Produksi dan Teknologi INKA Yunendar Aryo Andoko di Kantor Pusat INKA Jl. Yos Sudarso Madiun Jawa Timur, Jumat (22/3/2013).

Untuk pengembangan KRL Bandara ini, INKA menggandeng produsen kereta kelas dunia asal Eropa, Bombardier. INKA akan memasok 60 kereta dengan 10 rangkaian atau train set.

Setiap 1 train set terdiri dari 6 kereta. Untuk produksi, INKA masih menunggu keputusan pemenang dan penandatanganan kontrak kerjasama meskipun INKA sebagai peserta tunggal karena mengalahkan produsen kereta asal China.

"Rp 800 miliar untuk semua termasuk nilai proyek pemeliharaan. Pengerjaan bisa 18 sampai 20 bulan," pungkasnya

(feb/hen)

Unknown finance

Dirjen Pajak: Upaya Pembocoran Data Pajak Selalu Ada, Bukan Hanya Presiden

Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany menyatakan, tak hanya Presiden SBY yang menjadi 'korban' upaya pembocoran data pajak. Upaya untuk mengintip data pajak pihak tertentu sering terjadi.

"Upaya pembocoran data pajak itu selalu ada jadi bukan hanya presiden, namun terhadap WP (wajib pajak) lain juga ada yang jahil. Kalau istilah di luar negeri itu tax return peeping atau mengintip-intip SPT orang," ungkap Fuad di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Dikatakan Fuad, upaya mengintip data pajak seseorang atau pihak-pihak tertentu tak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara sekelas Amerika Serikat dan Jerman. Fuad mengaku dirinya pernah mendapati kejahatan tersebut.

"Siapa saja, SPT saya saja juga suka diintip. Artinya itu selalu ada di mana-dimana bukan hanya di Indonesia, di Amerika dan Jerman juga ada," jelasnya.

Fuad enggan menyebutkan berapa total kejahatan yang telah terjadi. Ia hanya menyayangkan, informasi rahasia tersebut diberitakan beberapa media massa.

"Sudah ada yang dikenai hukuman. Sebelum kejadian ini juga sudah ada," cetusnya.

Untuk kasus bocornya data yang diduga SPT Presiden SBY, Fuad menilai masih dalam tahapan investigasi. Sehingga belum diketahui apakah pelaku merupakan orang internal pemerintah maupun eksternal.

"Di internal maupun luar sama saja. Untuk kasus presiden saya belum bisa bilang, karena ini masih dalam investigasi," pungkasnya.

(dnl/dnl)

Unknown finance

Aturan Pembatasan BBM Subsidi Menimbulkan Masalah di Daerah

Jakarta - Dilarangnya kendaraan milik perkebunan dan pertambangan yang berlaku 1 Maret 2013 ternyata menimbulkan berbagai masalah di daerah. Pasalnya banyak truk-truk dilarang membeli BBM subsidi di SPBU padahal mereka berhak.

Seperti diungkapkan Sekjen Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Ardiansyah, banyak anggota Organda tidak dilayani petugas SPBU ketika ingin membeli BBM subsidi.

"Ini menjadi masalah karena aturan 1 Maret 2013 tidak menyebutkan dengan jelas kendaraan mana yang boleh dan tidak membeli BBM subsidi, jadi ketika ada truk yang berkapasitas besar dianggap truk milik perkebunan/pertambangan jadi ngak boleh beli BBM subsidi," ucap Ardiansyah ketika ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), di Plaza Centris, Kuningan, Rabu (20/3/2013).

Di tempat yang sama, Dirjen Migas Edy Hermantoro mengakui dalam Permen ESDM nomor 1 tahun 2013 yang merupakan kelanjutan dari Permen 12 Tahun 2012 terkait penghematan dan pengendalian BBM jenis tertentu tidak menyebutkan secara rinci kendaraan seperti apa yang dilarang membeli BBM subsidi selain kendaraan pemerintah.

"Yang jelas kendaraan milik atau dikuasai (kontrak) badan usaha pertambangan atau perkebunan dilarang menggunakan BBM subsidi," ucap Edy.

Namun, memang banyak timbul kebingungan dilapangan seperti di SPBU mana kendaraan milik atau bukan milik badan usaha tambang atau perkebunanan.

"Untuk itu kami ingin informasikan, untuk saat ini kendaraan hilir mudik di wilayah hilir diperbolehkan membeli BBM subsidi, sambil menunggu Jutlak (Petunjuk Pelaksana) terkait aturan ini, sementara kendaraan tambang atau perkebunan diwilayah hulu (di dalam tambang atau di dalam hutan perkebunan) tetap dilarang menggunakan BBM subsidi," tukas Edy.

Seperti diketahui pemerintah mengeluarkan aturan Permen ESDM nomor 01 Tahun 2013 diantara kententuannya:

  1. Mulai 1 Februari kendaraan pemerintah, BUMN, BUMD dilarang di Sumatera dan Kalimantan serta pada 1 Juli 2013 untuk wilayah Sulawesi dilarang menggunakan bensin RON 88 (Premium).

  2. Mulai 1 Februari kendaraan pemerintah di Jabodetabek dan mulai 1 Maret di Jawa-Bali dilarang menggunakan Solar subsidi.

  3. Mobil barang dengan jumlah 4 roda untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan minyak solar subsidi.

  4. Mobil barang dengan jumlah 4 roda lebih untuk mengangkut hasil kegiatan kehutanan dilarang menggunakan solar subsidi terhitung 1 Maret 2013.

  5. Transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat terhitung 1 Februari 2013 dilarang menggunakan solar subsidi.

(rrd/ang)

Unknown finance

Pertamina: Kuota BBM Subsidi 2013 Bisa Jebol Hingga 5,5 Juta KL

Jakarta - PT Pertamina (persero) sebagai salah satu badan usaha yang menyalurkan sebagian besar kuota BBM subsidi tahun 2013 memperkirakan konsumsi BBM subsidi akan melebihi dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar 5,5 juta KL.

Seperti diketahui dalam APBN 2013, kuota BBM subsidi ditetapkan sebesar 46,01 juta KL dengan rincian Premium 29,20 Juta KL, Solar 15,11 juta KL dan Minyak Tanah 1,7 juta KL.

"Melihat tren peningkatan konsumsi BBM subsidi yang meningkat hingga 11% tahun ini, diperkirakan kuota BBM subsidi akan melewati kuota APBN," ucap Senior Vice Presiden Feul Marketing and Distribution PT Pertamina, Suhartoko ketika dihubungi detikFinance, Selasa (19/3/2013).

Dikatakan Suhartoko, jika tidak dilakukan berbagai upaya untuk mengerem konsumsi BBM subsidi, maka konsumsi Premium tahun ini akan melebihi kuoata sebesar 3-3,5 juta KL atau sekitar 32,7 juta KL. Sedangkan konsumsi Solar diperkirakan akan melebihi kuata sebesar 2 juta KL atau mencapai 17,11 juta KL.

"Kalau tanpa ada upaya inisiatif untuk mengerem konsumsi BBM subsidi, Premium konsumsinya bisa lebih 3-3,5 juta KL, Solar lebih sekitar 2 juta KL," ungkap Sohartoko.

Seperti diketahui, subsidi BBM pada 2013 ditetapkan sebesar Rp 193 triliun. Jika tidak dilakukan berbagai upaya maka diperkirakan subsidi BBM tahun ini akan mencapai lebih dari Rp 200 triliun.

(rrd/dru)

Unknown finance

Harga Bawang Putih Melambung, Anas pun Menjerit

Jakarta - Persoalan harga bawang yang melonjak tak hanya membuat para pembeli menjerit. Ini pun menjadi kekhawatiran yang berlebih bagi si penjual.

Salah satunya ialah Anas, seorang penjual bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati. Pak Anas mengeluhkan penurunan penjualan sejak harga bawang putih melonjak lebih dari Rp 50.000 per kilo dalam beberapa hari belakangan ini. Padahal harga normalnya menurut Pak Anas ialah Rp 5.000/kg.

"Harga naik sangat tinggi, sangat tidak terjangkau oleh kami. Pedagang dan pembeli betul-betul menjerit. Penjualan menurun hingga 50%," ungkap Anas saat ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (18/3/2013).

Dia mengatakan, gejolak harga mulai terjadi di penghujung tahun 2012 lalu. Sebelumnya, harga bawang putih tak pernah menyentuh di atas Rp 10.000 per kilo. Namun, sejak akhir tahun 2012 hingga saat ini, harga komoditi tersebut terus merangkak.

"Pertengahan 2012, harga cuma Rp 8.000, di buntut 2012 hampir Rp 20.000. 2 hari sebelum ini bawang ini di atas Rp 50.000 per kilonya," jelasnya.

Bahkan dia menyebutkan, dirinya pernah menjual bawang putih yang merupakan bawang putih impor ini di atas Rp 50.000 per kilo. "Sampai 60 ribu untuk di pasar induk. Pasar kecil 60-65 ribu. Kita nggak berani jual di atas Rp 60.000 per kilo," jelasnya.

Dengan adanya lonjakan harga yang mengejutkan ini, Anas mengaku, hanya dapat meraup keuntungan yang kecil, karena tingkat penjualan yang semakin menurun disebabkan daya beli masyarakat yang rendah.

"Dampaknya snagat luas sekali. Kalai tidak dapat keuntungan. Buruh kami juga tidak dapat uang. Darimana dia membeli beras untuk keluarganya, apa yang akan di makan?," keluhnya.

Dia berharap, pemerintah segera mencari solusi untuk hal ini, agar harga bawang kembali stabil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Baik dari sisi pedagang, maupun pembeli.

Secara terpisah, seorang pedagang bawang merah yang enggan disebutkan namanya menuturkan, harga bawang merah saat ini mencapai harga Rp 20.000/kg. Padahal normalnya berkisar di bawah Rp 10.000. Dengan kenaikkan ini, dirinya mengaku kesepian pembeli.

"Sudah terlanjur lesu dari kemarin. Jadi sepi pembeli. Kemarin di bawah Rp 10.000/kg, sekarang Rp 20.000/kg," pungkasnya.

(zul/dru)

Unknown finance

Ingin Lepas dari Ketergantungan Barang Impor? Ini Saran YLKI

Jakarta - Konsumsi produk impor sudah berlangsung sejak lama, apalagi terkait dengan makanan, mulai dari bahan baku hingga makanan jadi. Inipun yang membuat masyarakat semakin ketergantungan terhadap produk tersebut.

Ketua Harian Yayasan Konsumen Lembaga Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan ketergantungan itu mesti diputus sejak sekarang. Itu bisa dimulai dari pembatasan iklan dan informasi, khususnya untuk makanan.

"Mengapa lidah kita justru lebih cocok dengan impor itu karena dicekokin terus dengan itu," ungkap Tulus kepada detikFinance, saat peringatan hari hak konsumen di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2013)

Menurutnya, hal itu akan lebih efektif dibandingkan secara sekaligus membatasi produk impor. Pasalnya, masyarakat yang terbiasa akan terus menutup diri untuk mengalihkan ke produk lain.

"Kalau mendadak akan sulit, tapi kalau kebijakan bisa diarahkan dimulai dengan informasi," terangnya.

Disamping itu, lanjutnya pemerintah dapat menginformasikan produk-produk alternatif yang merupakan produksi dalam negeri. Ia mencontohkan kasus pada bawang. Menurutnya, jika memang tidak bisa memproduksi bawang putih, maka masyarakat dapat diarahkan untuk konsumsi bawang merah.

"Atau tidak kita bisa mencontoh negara luar, misalnya China, pemerintahnya untuk konsumsi gandum biar terpenuhi mereka nyewa lahan di Australia untuk produksi gandum," sebut Tulus.

Setelah dari sisi informasi, Ia menyatakan pemerintah baru bisa membatasi produk itu masuk ke Indonesia. Ia menilai ada beberapa tahapan yang harusnya dilakukan pemerintah secara berkelanjutan.

Seperti yang diketahui, tepat pada tanggal 15 Maret merupakan hari hak konsumen se-dunia (World Consumer Rights Day). Ada 225 lembaga konsumen dari 105 negara yang memperingati hari ini dengan cara masing-masing. Indonesia, mengambil tema 'Tegakkan Keadilan bagi Konsumen' khususnya untuk persoalan pangan.

(dru/dru)

Unknown finance

Dorong Listrik Panas Bumi, Pemerintah Siapkan Dana Rp 2,43 Triliun Untuk Pemda

Bogor - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memberi Fasilitas Dana Geothermal (FDG) sebesar Rp 2,43 triliun. Fasilitas itu diberikan untuk membiayai kegiatan eksplorasi panas bumi dalam rangka mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

“Sekarang geothermal masih diperdebatkan di Pemda. Berapa harga per kilo watt hour-nya. Ada hambatan juga adanya kekhawatiran timbulnya kerugian,” kata Kepala PIP Soritaon Siregar saat acara Media Gathering, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/3/13).

Dia menyebutkan, hingga Desember 2012 dalam rekening PIP telah tersedia dana FDG Rp 2 triliun dan pada tahun ini akan mendapat alokasi tambahan sebesar Rp 1,126 triliun.

FDG diproyeksikan untuk tahun 2013 dapat dibiayai 9 Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi dengan nilai komitmen sebesar Rp 2,43 triliun dan total penyaluran Rp 810 miliar. Angka tersebut digunakan untuk 5 proposal pemerintah daerah, dan 4 proposal pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Namun, kata dia, secara eksternal masih terdapat issue legal yang mempengaruhi operasionalisai FDG oleh PIP, antara lain kewenangan PIP untuk melakukan kegiatan eksplorasi, status aset data eksplorasi (kepemilikan dan nilai), skema lelang WKP, dan kebijakan feed in tariff.

Selain itu, lamanya proses pengadaan konsultan menjadi hambatan pelaksanaan geothermal tersebut. Saat ini, PIP sedang melakukan proses lelang ulang pengadaan Lembaga Konsultan Pengadaan. Kata Soritaon, lelang pertama gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi kualifikasi. “Lembaga konsultan pengadaan inilah yang akan membantu PIP dalam pengadaan konsultan/service company lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Soritaon menyebutkan, pihaknya menetapkan 2 jenis skema pemberian FDG bagi Pemda maupun pengembang, yaitu pinjaman tunai kepada pemegang IUP dan pemegang WKP existing dalam bentuk rupiah dengan nilai paling tinggi US$ 30 juta atau setara Rp 270 miliar per sumur dengan bunga sebesar suku bunga Bank Indonesia (BI) pada waktu perjanjian pinjaman ditandatangani.

“Untuk pengembaliannya, peminjam wajib membayarkan kepada PIP sejumlah nominal yang sama ditambah bunga yang mengacu pada BI rate sebesar 5,75% per tahun,” tambahnya.

Skema selanjutnya, dia menambahkan, penyediaan data informasi eksplorasi panas bumi kepada pemerintah daerah yang akan melelang WKP dengan nilai paling tinggi sebesar US$ 30 juta yang nantinya harus dibayarkan kembali oleh pemenang lelang sebesar belanja pengadaan data tersebut beserta margin sebesar 5%.

Terkait hal itu, Soritaon juga mengungkapka jika tahun ini pihaknya menyiapkan total investasi sebesar Rp 10,54 triliun. Besaran angka investasi tersebut akan digunakan perusahaan untuk membiayai sekitar 6 proyek di tahun ini.

Proyek-proyek tersebut meliputi proyek ramah lingkungan yang meliputi minihydro, biomassa, dan waste to energi sebesar Rp 211 miliar, Public Private Partnership (PPP) sebesar Rp 100 miliar, Fasilitas Dana Geothermal Rp 2,43 triliun, pinjaman Pemda Rp 450 miliar, pinjaman BUMN Rp 350 miliar, dan yang paling besar adalah untuk membiayai pengambilalihan PT Inalum dari Jepang senilai Rp 7 triliun.

(dnl/dnl)

Unknown finance

Siap-siap, Mulai April 2013 Tarif 18 Tol Kembali Naik

Jakarta - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) menyatakan, pada tahun ini akan ada kenaikan tarif sebanyak 18 ruas tol di Indonesia. Kenaikan tarif 18 ruas tol itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal dua tahunan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPJT Ahmad Ghani Ghazali kepada detikFinance di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Raden Fatah, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2013).

"Ada 18 ruas yang akan naik tahun ini," kata Ghani.

Ia mengatakan, sesuai dengan peraturan, dan pemeriksaan kelayakan jalan atau Standar Pelayanan Minimum (SPM), operator jalan tol berhak untuk menyesuaikan tarifnya. Menurutnya, kenaikkan tarif ke 18 ruas tol ini tidak dilakukan secara serempak.

"Macem-macem, yang April ada, yang November. Macem-macem lah," katanya.

Besaran kenaikannya pun akan bervariarsi. Tergantung dari besaran inflasi di kota-kota ruas tol tersebut beroperasi. "Nanti ya sesuai inflasi kenaikannya," katanya.

Adapun ruas-ruas tol yang tarifnya akan naik sesuai urutan bulannya antaralain:

Bulan April 2013

1. Tol Makassar Seksi IV

Bulan Agustus 2013

1.Tol Surabaya-Mojokerto Seksi I

Bulan September 2013

1. Tol Jagorawi
2. Tol Jakarta-Tangerang
3. Tol Dalam Kota Jakarta
4. Tol JORR
5. Tol Padalarang-Cileunyi
6. Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang
7. Tol Semarang Seksi ABC
8. Tol Surabaya-Gempol
9. Tol Palimanan-Kanci
10. Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa
11. Tol Serpong-Pondok Aren
12. Tol Tangerang-Merak
13. Tol Ujung Pandang Tahap I dan II
14. Tol Pondok Aren-Ulujami

Bulan November 2013

1. Tol Semarang-Solo Seksi I
2. Tol Bogor Ring Road Seksi I

Penyesuaian tarif tol selama ini merujuk pada pasal 48 Undang-Undang (UU) 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 2005 mengenai jalan tol, khususnya pasal 68 yang mengatur soal evaluasi dan penyesuaian tarif tol yang dilakukan setiap 2 tahun sekali dan disesuaikan dengan inflasi.

Namun para operator tol harus lulus evaluasi standar pelayanan minimal (SPM) yang dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

(zul/hen)

Unknown finance

Siap-siap, Mulai 1 April Tarif Listrik Naik Lagi 4,3%

Jakarta - Mulai 1 April 2013 pemerintah tetap akan memberlakukan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) tahap ke-2 sebesar 4,3%, kenaikan TTL tahap. Walaupun hingga sampai saat ini beberapa golongan terutama industri masih menentang kenaikan tarif listrik tersebut.

"Iya, 1 April nanti kita tetap akan naikan tarif listrik periode ke-2 yakni sebesar 4,3%," kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman ketika ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Kamis (14/3/2013).

Dikatakan Jarman, walaupun beberapa pihak seperti industri sampai saat ini keberatan dengan kenaikan tarif listrik, namun selama periode 1 kenaikan tarif listrik berjalan lancar dan tidak ada keterlambatan pembayaran.

"Ya memang mereka (industri) masih keberatan, tapi buktinya sampai saat ini tidak ada tunggakan pembayaran khususnya dari industri, semuanya berjalan lancar-lancar saja," ungkapnya.

Apalagi kenaikan tarif listrik periode pertama pada 1 Januari 2013, dampak terhadap inflasi sangat kecil yakni hanya 0,1%.

"Apalagi kenaikan listrik kemarin dampak inflasinya juga sangat kecil tidak lebih dari 0,1%, dimana kalau total tahun ini kita naikan 15% tarif listrik secara bertahap, dampak inflasinya hanya sebesar 0,3% saja," ucap Jarman.

Namun kalau kenaikkan tarif listrik tahap ke-2 ini sangat membebani industri, Kementerian ESDM merekomendasikan kepada industri agar berbicara kepada PLN untuk melakukan pencicilan pembayaran tagihan listrik.

"Kalau berat bagi industri kan bisa dicicil, tinggal bicara dengan PLN saja," tandasnya.

Seperti diketahui tahun ini pemerintah melakukan kebijakan kenaikan tarif listrik sebesar 15%, namun dilakukan secara bertahap yakni per triiwulan sebesar 4,3%. Kenaikan tahap 1 sudah dilakukan pada 1 Januari lalu dan tahap 2 akan dilakukan pada 1 April ini.

Kenaikan tarif listrik ini tidak berlalu bagi pelanggan rumah tangga dan industri kecil dengan daya 450 Volt amper dan 900 volt amper, sementara beberapa golongan seperti mal dan hotel tidak mendapatkan subsidi listrik lagi dari pemerintah.

(rrd/hen)

Unknown finance

Bawang Putih Tembus Rp 70.000/Kg, Harga Tak Bisa Direm Lagi

Jakarta - Harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional di Banyumas, Jawa Tengah mengalami lonjakan harga yang sangat drastis hingga Rp 70 ribu per kg.

Menurut seorang pedagang bawang di Pasar Manis, Purwokerto, Sayidi mengatakan pekan lalu harga bawang jenis Kating masih dijual seharga Rp 35 ribu per kilogram. Kini harga bawang sudah mencapai Rp 70 ribu per kilogram.

"Sudah seminggu ini harga bawang putih melambung sampai Rp 70 ribu per kilogram untuk jenis kating. Sedangkan bawang putih jenis biasa sudah mencapai Rp 60 ribu hingga Rp 65 ribu per kilo gram," kata Sayidi kepada wartawan, Rabu (13/3/2013).

Dia mengaku kebingungan dan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab meroketnya harga bawang putih tersebut. Kenaikan harga bawang ini terjadi secara tiba-tiba dengan selisih yang lebih dari dua kali lipat dari harga sebelumnya.

"Kata suplier, harga bawang naik karena pasokannya sedikit, sementara permintaan banyak, harga tidak bisa direm lagi," ujarnya.

Menurut dia, informasi dari suplier, kenaikan harga bawang bukan karena faktor cuaca ektsrem yang membuat produksi petani bawang menjadi berkurang. Namun karena bawang putih jenis kating yang biasa di jual itu mengalami kesulitan untuk masuk ke pasaran Indonesia.

"Katanya bawang impor ini sulit masuk ke Indonesia. Tapi saya kurang tahu apa penyebab pastinya. Karena itulah pasokannya jadi berkurang. Sehingga wajar kalau harga menjadi melambung tinggi," jelasnya.

Dia mengakui, bawang putih yang dijualnya oleh para pedagang adalah bawang impor dari luar. Sebab bawang putih lokal jenis apel, kurang diminati karena rasanya yang kurang gurih seperti bawang impor.

Sementara menurut Sari, pedagang pasar manis lainnya mengatakan, bukan hanya bawang putih saja yang mengalami kenaikan, namun harga bawang merah yang semula hanya sekitar Rp 20 ribu per kilo gram, sekarang menjadi Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu per kilo gramnya. Sedangkan akibat kenaikan harga bawang putih, membuat dirinya terpaksa menjual bawang putih secara eceran seharga Rp 500 per siungnya.

"Barang kebutuhan lain cenderung stabil bahkan ada yang turun harga. Meski tidak banyak. Tetapi khusus bawang, saya benar-benar bingung kenapa bisa ganti harga begini," ungkapnya.

(arb/dru)

Unknown finance

100 Ribu Unit Rumah Sejahtera Tapak Diresmikan

Jakarta - Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (DPP REI) meresmikan 100 ribu unit rumah sejahtera tapak (RST) yang dikembangkan oleh pengembang anggota DPP REI di seluruh Indonesia.

Untuk kali ini, peresmian proyek yang dilakukan Rabu 13 Maret 2013, akan dipusatkan di Perumahan Nuansa Griya Arosuka yang dibangun PT Guna Griya Abadi, berlokasi di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

"Mengapa kami memilih lokasi di Sumatera Barat, agar memacu hasrat kalangan pengembang untuk membangun proyek sejenis di luar Pulau Jawa. Ini karena kebutuhan perumahan di luar Jawa juga lumayan besar," kata Ketua panitia pelaksana peresmian 100 ribu unit RST DPP REI, Bally Saputra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/3/2013).

Peresmian proyek 100 ribu RST ini akan dilakukan oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman. Dia meminta kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan percepatan pengembangan perumahan bekerja sama dengan anggota REI dan instansi lainnya yang juga berkewajiban menyediakan perumahan untuk masyarakat. Pemerintah, baik pusat maupun daerah juga harus memiliki komitmen dan kesungguhan untuk terus membangun perumahan rakyat, utamanya untuk golongan menengah ke bawah.

"Gubernur, Bupati dan Walikota yang bagus adalah yang bisa menjadi contoh dalam upaya memfasilitasi dan memberikan kemudahan agar pembangunan perumahan rakyat berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing berupa infrastruktur, kemudahan perizinan dan bantuan lain. PP Nomor 38 Tahun 2007 wajib hukumnya bagi Pemerintah Daerah untuk juga melakukan pembangunan perumahan rakyat, terutama untuk golongan menengah ke bawah," tutur Irman.

Ketua Umum DPP REI, Setyo Maharso, menyebutkan, 70 persen dari sekitar 2.500 anggota REI adalah pengembang yang berhasil membangun RST bagi MBR di seluruh Indonesia.

"Sebagian besar RST yang dibangun pengembang adalah kontribusi dari pengembang anggota REI. Sejak masa kabinet Indonesia bersatu secara rutin REI melakukan kegiatan peresmian RST yang ke 100 ribu unit. Ini adalah peresmian 100 ribu unit RST yang ke-4 oleh REI, setelah di Semarang (2007), Jonggol, Jawa Barat (2008) dan Lamongan, Jawa Timur (2010)," ucap Setyo.

Sesuai rencana, peresmian 100 ribu unit RST yang didukung seribu lebih pengembang ini akan dihadiri oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat, Kepala Badan Pertanahan Nasional Hendarman Supandji, serta Menteri Perumahan Rakyat era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I Muhammad Yusuf Asy'ari dan Menpera era KIB II (2009-2011) Suharso Monoarfa. Turut hadir pula Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono, Dirut PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gatot M Suwondo, dan didukung sepenuhnya oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

(dru/ang)

Unknown finance